Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, G30S/PKI, ANDI AZIZ, APRA, RMS, PRRI, PERMESTA dan BFO

Nama : Diana Rizda Wijaya

Kelas : XII MIPA 2

No.absen: 12

 

 Menganalisis tentang "Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, G30S/PKI, ANDI AZIZ, APRA, RMS, PRRI, PERMESTA dan BFO".

 

 

1.Pemberontakan PKI Madiun 

Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun

 

           Ada banyak sekali partai-partai yang bermunculan setelah adanya proklamasi gerakan kemerdekaan, partai-partai tersebut dibentuk dan memiliki kadernya tersendiri. Baik itu dari golongan sosialis maupun partai yang berasal dari golongan kiri. Sedangkan titik awal mulanya terbentuknya partai komunis alias PKI adalah karena adanya penandatanganan dan pengesahan perjanjian Renville. Dimana Indonesia sangat tidak diuntungkan dengan adanya perjanjian tersebut.

          Ini yang melatarbelakangi adanya jatuhan dan penetapan mosi tidak percaya pada Januari 1948 untuk kabinet Amir Syariffudin. Oleh karena itu akhirnya Amir berpindah menjadi sebuah partai oposisi. Hingga pada tanggal 26 Februari 1948, partai oposisi dari Amir ini kian diperkuat keberadaanya. Bahkan ada banyak kelompok kiri yang tergabung didalamnya beserta penggabungan dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI dan Pemuda SOsialis Indonesia alias Pesindo. Sedangkan kelompok kiri ini sendiri berasal dari Patuk,Jateng yang terdiri dari golongan pasukan militer dan masyarakat sipil yang dinamai Kelompok Diskusi Patuk.

 

Asal Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun

 

          Dengan ini, maka dimulailah adanya aksi saling culik menculik dan banyak peristiwa berdarah.kala itu banyak sekali korban seperti dari perwira polisi, pemimpin agama, perwira TNI dan anggota pompes di Madiun dan sekitar yang menjadi korban kekejaman dan penculikan. Bahkan RM Suryo yang menggunakan mobil Gubernur Jatim RM Ario Soerjo beserta 2 kawanan mobil polisi kembali dihadang dan dicegat oleh massa pengikut PKI di daerah Ngawi pada tanggal 10 September 1948. Bahkan mereka dibunuh dan ketiga orang mayat tersebut dibuang ke dalam hutan seperti tujuan berdirinya PKI.

Beberapa tokoh yang menjadi salah satu di daftar korban yakni : Kol. Marhadi

 

Penyebab Pemberontakan PKI Madiun

 

          Akibat adanya pidato yang dilancarkan oleh Soekarno maka pemberontakan tak lagi dapat dielakkan. Konflik bersenjata kemudian terpicu dan mulai pecah seperti tujuan berdirinya PKI. Dimana peristiwa ini dinyatakan sebagai peristiwa Madiun atau Madiun Affairs dan dinyatakan sebagai pemberontakan PKI pada masa orde baru.

 

1. Keputusan Perjanjian Renville

 

          Jika kita mengkaji apa sebenarnya penyebab dan seluk beluk yang melatarbelakangi masalah timbulnya konflik bersejata di Madiun, maka jawaban dasarnya adalah perjanjian Renville. Dimana Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak Amir kemudian menjadi jatuh dan banyak sekali rakyat atau petinggi yang menyalahkan Amir, dimana kala itu Amirlah yang menjadi bagian Indonesia sebagai perwakilan.

 

2. Pembentukan FDR

 

          Amir yang kala itu telah memberikan mandat kepada pemerintahan menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta, Kemudian Amir menyususn sebuah front demokrasi rakyat atau yang dikenal dengan istilah FDR. ini adalah golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. bahkan dengan adanya pembentukan ini, makin banyak hal negatif yang terjadi dan ini menyebabkan banyaknya masalah di RI. Karena mereka memang mencoba membuat sebuah gerakan baru dan berniat menggantikan sistem pemerintahan RI kala itu.

 

3. Menyerang Kawanan Buruh

 

          Bahkan kelompok ini dnegan sigap melakukan gerakan yang berdampak buruk, dimana mereka menghasut kamun buruh agar bisa melakukan aksi mogok kerja dan ini akan menjadi salah satu pengecaman ekonomi pada tanggal 5 Juli 1948 di daerah pabrik karung Delangu. Hingga akhirnya kawanan buruh yang terhasut banyak mengikuti gerakan PKI dan juga ditambah dengan para petani yang juga ikut termakan hasutan mereka.

 

4. Perebutan Pimpinan Kekuasaan RI

 

          Salah satu penyebab pemberontakan lainnya adalah dnegan adanya Musso sebagai pemimpin PKI yang nyatanya memang ingin berusaha merebut kursi pimpinan pemerintahan RI dan membuat partai komunis menguasai daerah RI. Diman kala itu mereka berusaha untuk memunculkan sebuah skema dan menginginkan deklarasi pemerintahan Indonesia yang menganut faham komunis

 

5. Munculnya Doktrin Baru

 

          Dengan ini, Musso menyatakan sebuah doktrin dan polituk baru dinamakan jalan baru. Diman ia mengembangkan doktrin tersebut dikalangan partai buruh, partai sosialis dan yang lainnya sebagai anggota PKI. Bahkan ia dan Amir kala itu mendeklarasikan pimpinan dibawah tangannya dan Amir. Mereka bahkan memporak porandakan kepercayaan dengan melakukan penghasutan dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.

 

6. Penolakan Rasionalisasi Kabinet Hatta

          

          Gerakan ini kian menjadi dan bahkan kabinet yang disusun oleh Hatta juga mendapat serangan dari PKI. Dimana kabinet tersebut kala itu tetap melakukan rasionalisasi dan reorganisasi.

 

2.DI/TI

Kronologi Pemberontakan DI/TII

 

          Kronologi DI/TII atau juga disebut Negara Islam Indonesia pertama kali diproklamasikan oleh Kartosuwiryo. Yang kemudian daerah lain di Indonesia mulai menyatakan diri bergabung dengan DI/TII Jawa Barat. DI/TII sendiri merupakan suatu pemberontakan terbesar di Indonesia. Dan mulai  muncul diberbagai daerah dan mendukung terhadap tindakan Kartosuwiryo yang mendirikan negara berdasarkan Islam. Diatantara nya daerah yang mulai bergabung adalah Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

          Dan saat itu pemerintah Indonesia yang baru merdeka, selain itu juga  harus menghadapi Belanda yang datang ingin menjajah kembali Indonesia juga harus menghadapi pergolakan internal melawan tentara DI/TII. Cara yang ditempuh beraneka ragam, dari awalnya diplomasi dan kemudian mengirimkan misi militer. Oleh karena itu untuk menjaga integrasi bangsa. Sehingga berbagai cara yang dilakukan dalam rangka menumpas gerakan DI/TII.

          Karena DI/TII memiliki tujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar Negara. Dan dalam proklamasinya tertulis bahwa “Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam” atau lebih jelasnya lagi, di dalam undang-undang tertulis bahwa “Negara Berdasarkan Islam” dan “Hukum tertinggi adalah Al Qur’an dan Hadist”. Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban Negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syari’at Islam, dan menolak keras terhadap ideologi selain Al Qur’an dan Hadist, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir.

          Dan dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Negara Indonesia terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Tapi setelah Sekarmadji ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dieksekusi pada tahun 1962, gerakan Darul Islam tersebut menjadi terpecah. Akan tetapi, meskipun dianggap sebagai gerakan ilegal oleh Negara Indonesia, pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) ini masih berjalan meskipun dengan secara diam-diam di Jawa Barat, Indonesia. Dan pada Tanggal 7 Agustus 1949, di sebuah desa yang terletak di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

          Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengumumkan bahwa Negara Islam Indonesia telah berdiri di Negara Indonesia, dengan gerakannya yang disebut dengan DI (Darul Islam) dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII (Tentara Islam Indonesia). Gerakan DI/NII ini dibentuk pada saat provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh Pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville. Dan saat pasukan Siliwangi tersebut berhijrah, kelompok DI/TII ini dengan leluasa melakukan gerakannya dengan merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Namun, setelah pasukan Siliwangi menjadwalkan untuk kembali ke Jawa Barat, kelompok DI/TII tersebut harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi.

 

Kepanjangan DI/TII

 

          Kepanjangan dari DI/TII) yaitu  DI (Darul Islam) dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII (Tentara Islam Indonesia).gerakan DI/TII ini disebut juga dengan Negara Islam Indonesia pertama kali diproklamasikan oleh Kartosuwiryo. 

 

Dampak Pemberontakan DII/TII

 

          Gerakan dari DI/TII ini juga mempunyai dampak bagi pemerintah indonesia yaitu  pada  kehidupan masyarakat Maros terutama di daerah operasi, sangat merasakan dampak kehadiran DI / TII . Karena gerombolan DI / TII sering melakukan perampokkan, penculikan, dan pembakaran rumah-rumah masyarakat Maros.dan pemberontakan DI / TII di Indonesia,yang memiliki latar Belakang, Penyebab, dan Tujuan yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam Indonesia (NII),

         Tentara Islam Indonesia ( TII ) atau biasa disebut dengan DI (Darul Islam) adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 syawal 1368 Hijriah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat.Dampak dari pemberontakan DI / TII telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Karena aksi penculikan terutama dialamatkan pada tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu kampung dengan harapan menjadi kaki tangan DI / TII dalam gerakan tersebut.– Pemmeritah juga melakukan upaya untuk  melalui Tentara Indonesia untuk menumpas segala jenis pemberontakan yang berhubungan dengan Darul Islam.

          Upaya Penumpasan Pemberontakan DI/TII

Setelah banyak pemberontakan Pada akhirnya pemerintah RI berupaya menyelesaikan pemberontakan dengan cara damai dengan membentuk komite yang dipimpin oleh Moh. Natsir, namun gagal. Maka dilakukan operasi militer yang dinamakan Operasi Bharatayudha. Dan akhirnyaKartosuwiryo tertangkap di Gunung Salak Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962 melalui operasi Bharatayudha dengan taktik Pagar Betis yang dilakukan oleh TNI dengan rakyat.Dan Pagar Betis merupakan pelibatan masyarakat dalam mempersempit gerakan DI/TII.

          Karena adanya semangat untuk jihad,

Daerah yang mendukung untuk bergerilya, fokus tentara Indonesia terpecah untuk menghadapi Belanda, sebagian rakyat bersimpati terhadap perjuangan Kartosuwiryo. Namun pada akhirnya Kartosuwiryo ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati.

 

Penyebab Terjadinya Pemberontakan DI/TII

 

• Di Jabar :

penyebab khusus : Kartosuwiryo yang menolak hasil perjanjian reville

penyebab umum : keinginan kartosuwiro untuk mendirikan negara islam indonesia

• Di Aceh :

diturunkannya status wilayah aceh dari kesultanan menjadi keresidenan

• Di Sulawesi Selatan :

ditolaknya pasukan yang dipimpin kahar muzakar menjadi tentara

 

 

3.G30S/PK

Latar belakang terjadinya G30S/PKI

 

          Peristiwa G30S PKI yang dikenal juga dengan nama Gerakan 30 September, Gestapu atau Gerakan September Tiga Puluh, dan Gestok atau Gerakan Satu Oktober, adalah suatu peristiwa pemberontakan yang terjadi pada malam hari di tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini menelan korban jiwa dari tujuh perwira tinggi dari militer Indonesia dan beberapa orang lain yang juga kehilangan nyawa karena usaha kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno ini. Dalang dibalik peristiwa ini adalah Partai Komunis Indonesia yang sudah menjadi bagian dari sejarah partai politik Indonesia sejak tahun 1914.Pemberontakan – pemberontakan sebagai Latar Belakang G30S PKI sebenarnya telah dimulai jauh sebelum ini yaitu pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dengan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia. Kejadian ini berhasil ditumpas oleh TNI pada 30 September 1948. Selain itu, masih ada banyak kekacauan yang diakibatkan oleh pemogokan organisasi – organisasi yang berada di bawah PKI, aksi – aksi kekerasan dari ormas PKI di berbagai wilayah dengan berbagai jargon politik bernada kekerasan seperti “Ganyang Nekolim”, “ Ganyang Kabir”, “Ganyang Tujuh Setan Kota” dan lain sebagainya hingga mencapai puncaknya pada peristiwa G30S PKI.

 

Latar Belakang G30S PKI

 

           Kondisi ekonomi yang merosot di masa Demokrasi Terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. Tujuan organisasi PKI adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Pada masa itu Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang sekaligus mengemban tugas kemasyarakatan, sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi.

          Salah satunya ketika Angkatan Darat ditugaskan untuk memimpin banyak perusahaan asing yang diambil alih pemerintah untuk alasan nasionalisasi. PKI tidak menyukai kebijakan tersebut sehingga mereka menjuluki para perwira sebagai Kabir, yaitu Kapitalis Birokrat. Ketika itu ada tiga kekuatan besar dalam pemerintahan yaitu Angkatan Darat, PKI dan Presiden.

 

Beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang  G30S PKI adalah :

 

1.Pembentukan Angkatan Kelima

 

          PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Kelima ini adalah gagasan Menlu Cina Chou En-Lai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965, dan menjanjikan akan memasok 100 ribu pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Gagasan itu menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima tersebut, yang ditolak oleh Angkatan Darat. Begitu juga dengan Laksamana Muda Martadinata yang menolak atas nama Angkatan Laut. Angkatan Kelima hanya akan diterima jika berada dibawah komando ABRI.

 

2. Nasakom

 

          Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang  G 30 S PKI dan menjadi bagian dari sejarah G30S PKI lengkap. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar di dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta orang pada tahun 1965, dan 3 juta orang lagi dari organisasi pergerakan pemudanya. Selain itu, masih ada beberapa organisasi yang diawasi dan dikontrol oleh PKI seperti pergerakan Serikat Buruh yang memiliki 3,5 juta anggota serta Barisan Tani Indonesia dengan 9 juta anggota juga merupakan bagian dari PKI, begitu juga dengan organisasi pergerakan wanita bernama Gerwani, organisasi penulis, artis, dan juga pergerakan para sarjana yang membuat PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota serta pendukung.

 

Ketika pada Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekrit Presiden, ia mendapat dukungan penuh dari PKI. Angkatan bersenjata diperkuat dengan mengangkat jendral – jendral militer ke posisi yang penting, dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Sambutan PKI untuk Demokrasi Terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung Nasionalis, Agama dan Komunis atau NASAKOM. Angkatan Darat menolak ideologi NASAKOM tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani

 

3. Konfrontasi Malaysia

 

          Malaysia sebagai negara federasi yang beru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang  G 30 S PKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30 S/ Gestok, dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat. Terjadinya demonstrasi anti Indonesia di Kuala Lumpur yang menyebabkan PM. Malaysia Tunku Abdul Rahman menginjak – injak lambang Garuda karena dipaksa para demonstran menyebabkan kemurkaan Soekarno.

 

Ia kemudian menyerukan pembalasan dendam dengan slogan “Ganyang Malaysia” dan memerintahkan Angkatan Darat untuk melakukannya. Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang masih mendapat bantuan Inggris karena menganggap tentara tidak memadai untuk berperang dalam skala itu. Sedangkan Kepala Staf TNI AD A.H. Nasution menyetujuinya karena khawatir isu Malaysia akan dimanfaatkan PKI untuk memperkuat posisinya di bidang politik Indonesia.

 

Pada saat itu Angkatan Darat berada dalam posisi yang serba salah karena tidak yakin akan menang melawan Inggris, namun di sisi lain mereka akan menghadapi kemurkaan Soekarno jika tidak berperang. Keragu – raguan ini menghasilkan peperangan yang setengah hati di Kalimantan dan mengalami kegagalan, padahal ini adalah operasi gerilya dimana tentara Indonesia sangat mahir melakukannya. Kekecewaan Soekarno karena tidak didukung tentara membuatnya mencari dukungan kepada PKI yang memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungannya sendiri.

 

Selain itu, Angkatan Darat juga menolak adanya poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang yang hanya akan membantu Cina memperluas semangat revolusi komunis di kawasan Asia Tenggara sehingga dapat merusak hubungan baik dengan negara – negara tetangga. Penolakan itu diwujudkan dalam bentuk seminar di Gedung Seskoad Bandung yang dihadiri oleh delapan Jenderal yaitu Rachmat Kartakusumah, J. Mokoginta, Suwarto, Jamin Ginting, Suprapto, Sutoyo, M.T. Haryono dan S. Parman pada 1 – 5 April 1965 yang menghasilkan doktrin strategis politis Angkatan Darat yang dinamakan Tri Ubaya Cakti.

 

4. Pembantaian Para Perwira TNI

 

          Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30S PKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30S/PKI Soekarno disebut – sebut menanggapi isu ini dengan memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili, akan tetapi dalam prosesnya konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan sehingga membunuh keenam petinggi TNI AD.

 

TNI AD tersebut yaitu Letjen Ahmad Yani (Kastaf Komando AD), Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri), Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri), Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri), Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri), Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman), juga membunuh Ade Irma Suryani putri dari Jendral Abdul Harris Nasution  yang selamat dari serangan tersebut dan menewaskan ajudannya, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean. Para korban yang dibuang ke Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta ditemukan pada tanggal 3 Oktober.

 

Selain itu ada beberapa orang lain yang juga menjadi korban yaitu Bripka Karel Sasuit Tubun (pengawal di kediaman resmi Wakil PM II dr. J. Leimena), Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta) dan Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kastaf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta). Ketahui juga mengenai sejarah lubang buaya, dan sejarah hari kesaktian pancasila.

 

Faktor Penyebab Pemberontakan G30S/PKI

 

1) pada masa presiden Soekarno , ideologi NASAKOM diberlakukan secara seimbang , ideologi NASAKOM adalah ideologi nasionalis , ideologi agamis dan ideologi komunis , karena diberlakukan secara seimbang akibatnya komunis merasa punya angin segar , dan ahirnya komunis ingin menguasai indonesia dengan memberlakukan hanya ideologi komunis yang berlaku

atau dengan kata lain PKI ingin mengubah ideologi nasional (pancasila) menjadi ideologi komunis

 

2) sementara itu menurut versi orde baru , PKI mengarang cerita bahwa dewan jendral hendak melakukan kudeta terhadap presiden Soekarno .maksud dari isu yang disebarkan PKI agar rencana dia untuk mengganti ideologi berjalan lancar

 

2 hal tersebut yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan G30S/PKI

(gerakan tanggal 30 september oleh Partai Komunis Indonesia).

 

4. Andi Aziz

Latar Belakang Pemberontakan Andi Aziz

         Pemberontakan Andi Azis merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Azis, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur (NIT) karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

         Andi Azis berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT, sebab menurut Azis, pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut.

          Pemberontakan ini terjadi di Ujungpandang, Makassar pada 5 April 1950 diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro federal dan yang anti federal.

          Sehingga, pada 5 April 1950, Pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro federal. Akhirnya, masyarakat yang pro federal ini bergabung di bawah komando Andi Azis dan membentuk pasukan bernama “Pasukan Bebas.”

Tujuan Pemberontakan Andi Aziz

Secara umum, tujuan ini bertujuan untuk mempertahankan NIT. Dalam aksinya, Andi Azis tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II (dalang pemberontakan APRA) dan Belanda. 

Upaya Pemerintah Menumpas Pemberontakan Andi Aziz

Dalam memberantas pemberontakan ini, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yakni:

Pada 8 April 1950, Pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Azis untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4 x 24 jam.Andi Azis diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata, serta membebaskan para tawanan.

Nyatanya, semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Azis. Untuk itu, Pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. 

Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Azis pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Nah, ternyata Quipperian, setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Soumokil, yakni dalang Pemberontakan RMS.

Nasib Negara Indonesia Timur 

Pada kala itu, ada beberapa dampak Pemberontakan Andi Azis yang juga akhirnya membentuk nasib Negara Indonesia Timur. Apa saja?

Ir. P. D Diapri, Perdana Menteri NIT kala itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Azis.Ir. Putuhena diangkat menggantikan Ir. Diapri. Ia merupakan tokoh yang pro republik.Sukawati, Wali Negara NIT, pada 21 April 1950 mengumumkan jika NIT bersedia untuk gabung dengan NKRI.

Faktor Penyebab Munculnya Pemberontakan Andi Aziz:

 Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
- Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI 
- Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.

5.APRA

Latar Belakang

          Jadi peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki Kota Bandung.Latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris (TNI) dengan tentara pendukung federalis (KNIL/KL).Pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini berhasil mengusai markas Staf Divisi Siliwangi, sekaligus membunuh ratusan prajurit Divisi Siliwangi.

          Setelah mengusasi Siliwangi, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II merencanakan untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah untuk menculik dan membunuh menteri-menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) yang saat itu tengah bersidang. Tapi usaha yang direncanakan oleh Westerling itu bisa digagalkan . Semuanya itu berkat pasukan APRIS. APRIS mengirimkan kesatuan-kesatuannya yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Perdana Menteri RIS pada waktu itu Drs. Moh. Hatta, melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda dalam merespon hal tersebut.

          Berkat perundingan yang diadakan oleh Drs. Moh. Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk meninggalkan Kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS.

 

Faktor pemberontakan APRA

          APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) adalah milisi bersenjata yang didirikan oleh bekas perwira KNIL (Tentara Hindia Belanda), Raymond Westerling.Nama APRA ini diambil dari ramalan Jayabaya tentang pemimpin yang akan datang membawa keadilan dan kesejahteraan di Jawa. Anggota milisi ini kebanyakan direkrut dari bekas prajurit KNIL, terutama dari prajurit Regiment Speciale Troepen (Regimen Pasukan Khusus). Jumlah tentara APRA pada tahun 1950 berjumlah sekitar 2000 orang.

          APRA tidak menyetujui rencana pembubaran negara-negara bagian bentukan Belanda yang menyusun Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan hasil konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949.Dengan bekerjasama dengan Sultan Pontianak, Sultan Hamid II yang beraliran federalis, APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950.

          APRA berupaya mempertahankan negara federal RIS saat sebagian besar negara bagian RIS ingin membubarkan diri dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Kudeta ini juga merupakan upaya mantan tentara KNIL untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaanya.APRA melancarkan kudeta di Bandung dan berhasil menguasai kota itu. Westerling berusaha menguasai Jakarta dan membunuh pemimpin republik saat itu. Setelah gagal menguasai Jakarta, kudeta ini digagalkan dan Westerling akhirnya harus kabur ke Singapura.

6.RMS

Latar Belakang Terjadinya RMS 

 

         Pada tanggal 25 April 1950 telah terjadi sebuah proklamasi tentang berdirinya Republik Maluku Selatan yang kala itu diproklamasikan oleh sekelompok orang yang notabene merupakan mantan KNIL dan masyarakat Pro-Belanda.Diantara orang-orang tersebut antara lain adalah Dr.Christian Robert Steven Soumokil, Andi Aziz dan Westerling.

         Pemberontakan yang mereka lakukan ini merupakan bentuk ketidakpuasan atas kembalinya Republik Indonesia Serikat ke Negara kesatuan Republik Indonesia.Pemberontakan ini diwarnai dengan unsur KNIL atau het koninklijke Nederlanda(ch) atau secara harfiah merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda yang merasa tidak puas karena status mereka yang tidak jelas.Kala itu atas keberhasilan APRIS mengatasi keadaan, menyebabkan banyak masyarakat yang semangat atas kembalinya Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.Di tengah upaya untuk mempersatukan dari keseluruhan wilayah Indonesia ini, ada berbagai teror dan intimidasi yang mengancam masyarakat.Beberapa teror tersebut antara lain adalah dipimpin oleh seorang Kapten bernama Raymond Westerling.Dengan dibantu oleh anggota polisi dan pasukan KNIL yang merupakan bagian dari Korp Speciale Troepen yang bertempat di Batujajar, Bandung, Jawa Barat ini melakukan aksi teror.Bahkan teror yang dilakukan di Bandun ini hingga menelan korban jiwa. Dalam aksi teror tersebut telah terjadi pembunuhan dan penganiayaan.Akibat dari teror tersebut, benih sparatis atau keinginan untuk memisahkan diri pun akhirnya muncul. Beberapa birokrat pemerintah daerah telah memprovokasi masyarakat yang berada di wilayah Ambon.Yaitu bahwa penggabungan Ambon ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berdampak buruk dan membahayakan masyarakat di kemudian hari.Atas bahaya tersebut dihimbau untuk seluruh masyarakat agar tetap berwaspada.Pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 20 april telah diajukan mosi tidak percaya kepada parlemen NIT.Hal ini dengan maksud agar kabinet NIT atau Negara Indonesia Timur meletakkan jabatannya untuk bisa bergabung ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

         Kegagalan Andi Andul Azis mengakibatkan berakhirnya Negara Indonesia Timur.Namun, pemberontakan tidak berhenti sampai disini.Soumokil bersama para anggota yang mendukungnya tidak pernah menyerah untuk bisa melepaskan wilayah Maluku Tengah dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Bahkan, mereka melakukan sebuah perundingan untuk melakukan pemberontakan bersama para anggota KNIL.Dalam perundingan yang dilakukan di wilayah Ambon tersebut yang dihadiri oleh para pemuka KNIL, Soumokil, Ir. Manusaman berencana untuk daerah Maluku Selatan menjadi daerah mereka.Bahkan jika perlu, membunuh seluruh anggota dewan yang ada di Maluku Selatan agar bisa melakukan proklamasi kemerdekaan di wilayah yang disebutkan.Akhirnya pada rapat kedua, J.Manuhutu terpaksa hadir dibawah ancaman senjata. Nah itu sekilas mengenai penjelasan singkat latar belakang rms ataupun latar belakang terjadinya pemberontakan rms

 

Tujuan Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)

 

         Pemberontakan ini didalangi oleh Soumokil mantang seorang Jaksa Agung yang bermaksud untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan republik Indonesia.Sebelum memproklamasikan Republik Maluku Selatan, Gubernur Sembilan Serangkai yang memiliki anggota pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan berbagai propaganda.Yang mana ini dilakukan agar wilayah Maluku bisa terlepas dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

         Disisi lain, Soumokil telah berhasil meyakinkan masyarakat dan membentuk kekuatan di daerah Maluku Tengah.Sementara itu orang yang tidak mendukung dan menyatakan mendukung negara Kesatuan Republik Indonesia maka akan diancam atau dimasukkan ke dalam penjara.Akhirnya pada tanggal 25 April tahun 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan. Kala itu yang menjadi presiden adalah J.H Manuhutu dengan perdana menteri Albert Fairisal.

 

          Sementara beberapa menteri terpilih antara lain adalah Mr.Dr.C.R.S Soumokil, D.j Gasperz, J.B Pattiradjawane, J.Toule, S.j,H Norimarna, P.w Lokollo, H.f pieter, A.Nanholy, Z.Pesuwarissa dan Ir.J.A Manusama.Sementara pada tanggal 27 April 1950 Dr.J.P nikijuluw diangkat menjadi wakil presiden dari Republik Maluku Selatan untuk wilayah di luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda.Pada tanggal 3 mei 1950, Soumokil menggantikan Manuhutui sebagai presiden Republik Maluku Selatan.Pada tanggal 9 mei 1950 dibentuk angkatan perang Republik Maluku Selatan (APMRS) yang dipimpin oleh panglima sersan Mayor KNIL, D.J Samson.

 

          Sedangkan untuk kepala staff dipimpin oleh sersan Mayor Pattiwale. Beberapa anggota staff lainnya adalah sersan Mayor Aipasa, sersan Mayor Pieter dan Sersan Mayor Kastanja.

Untuk sistem pengangkatan atau kenaikan jabatan menggunakan sistem KNIL.

Upaya Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan 

Pemerintah republik Indonesia berusaha menggunakan jalan damai untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi di wilayah Maluku ini.Cara yang dilakukan pemerintah antara lain adalah mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku yaitu Dr.Leimena. Namun sayangnya upaya tersebut ditolak oleh Soumokil.

 

          Selanjutnya, mengirimkan misi perdamaian yang terdiri dari dokter, politikus, pendeta dan wartawan juga tidak dapat bertemu dengan Soumokil.

Karena upaya perdamaian tersebut ditolak, akhirnya dilakukan agresi militer untuk membersihkan gerakan Republik Maluku selatan tersebut.

Pasukan tersebut diberi nama Gerakan Operasi Militer III yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang yang kala itu menjabat sebagai Panglima tentara dan Teritorium Indonesia Timur.

Akhirnya operasi tersebut dimulai pada tanggal 14 Juli 1950. Sementara itu, pada tanggal 15 Juli 1950, Negara Republik Maluku Selatan Mengumumkan bahwa kondisi negara dalam keadaan berbahaya.

Pada tanggal 28 September 1950, Pasukan GOM III menembus wilayah Ambon termasuk telah menguasai benteng Nieuw Victoria.

Dengan jatuhnya pasukan di Ambon, membuat Republik Maluku Selatan dapat ditaklukkan. Pusat pemerintahan pun dipindahkan ke Pulau Seram.

Tokoh-Tokoh Pemberontakan RMS dan Hukumannya

Pada tahun 1952, presiden Maluku Selatan j.H Manuhutu berhasil ditangkap.sementara pimpinan Republik Maluku Selatan Lainnya melarikan diri ke Belanda.

 

Tokoh-Tokoh Yang Berhasil Ditangkap pun Mendapatkan Sanksi Hukuman, diantaranya adalah sebagai berikut :

 

• J.H Munhutu, Presiden RMS dihukum selama 4 Tahun
• Albert Wairisal, menjabat sebagai Perdana Menteri Dalam Negeri dijatuhi hukuman 5 Tahun
• D.J Gasper, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dijatuhi hukuman 4 ½ Tahun
• J.B Pattirajawane, menjabat sebagai Menteri Keuangan dijatuhi hukuman selama 4 ½ Tahun
• G.G.H Apituley, menjabat sebagai Menteri Keuangan dijatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
• T. Nussy, menjabat sebagai Kepala Staf Tentara RMS dijatuhi hukuman selama 7 tahun
• D.J Samson, menjabat sebagai Panglima Tertinggi Tentara RMS dijatuhi hukuman selama 10 Tahun
• Ibrahim Oharilla, menjabat sebagai Menteri Pangan dijatuhi hukuman selama 4 ½ Tahun
• J.S.H Norimarna, menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dijatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
• D.Z Pessuwariza, menjabat sebagai Menteri Penerangan dijatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
• Dr. T.A Pattirajawane, menjabat sebagai Menteri Kesehatan dijatuhi hukuman selama 3 Tahun
• F.H Pieters, menjabat sebagai Menteri Perhubungan dijatuhi hukuman selama 4 Tahun.

 

Dampak Pemberontakan RMS

 

            Pada tahu 1978 anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Assen-Wesseran.Teror tersebut juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang berada di bawah pimpinan RMS, seperti kelompok Bunuh Diri di Maluku SelatanDan, pada tahun 1975 kelompok ini pernah merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api tersebut.

 

           Pada tahun 2002, saat peringatan proklamasi RMS yang ke 15 dilakukan, di adakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku.Akibat kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan, mereka tidak terima karena menganggap ini tidak sesuai hukum yang berlaku.Selanjutnya, mereka memperadilkan Gubernur Maluku beserta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku karena melakukan penahanan yang di duga sebagai provokator pelaksana pengibaran bendera RMS.

 

             

           Aksi ini terus dilakukan sampai pada tahun 2004. Ratusan Pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibatnya terjadi konflik penangkapan dan konflik aktivis RMS dengan NKRI.Tidak cukup dengan aksi-aksi tersebut, Anggota RMS kembali menunjukan keberadaan kepada masyarkat Indonesia.

Lebih parah mereka tidak segan-segan meminta pengadilan neger Den Haag untuk menuntut Presiden SBY dan menangkapnya atas kasus HAM.

 

           Peristiwa paling parah terjadi tahun 2007, dimana saat itu Presiden SBY sedang menghadiri hari Keluarga Nasional yang berlangsung di Ambon, Maluku.

Ironisnya, saat penari Cakalele masuk ke dalam lapangan, mereka tidak tanggung-tanggung mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden SBY.

 

Faktor Pemberontakan RMS:

 

          Ingin membuat Republik Maluku Serikat dengan memisahkan diri dari Republik Indonesia, hal ini dilatar belakangi dari ketidakpuasan Mr. Christiaan Soumokil terhadap penggabungan Maluku dengan RI, karena Soumokil anti dengan RI

 

7.PRRI

Latar belakang pemberontakan PRRI adalah:

• kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat seperti sentralisasi  
• Kedekatan dengan pemerintah pusat PKI  
• ketidak stabilan politik pada masa demokrasi Liberal.
• Kondisi kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan

 

Penjelasan Secara Detailnya ..

 

          Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera sedangkan Permesta terjadi di Sulawesi pada tahun 1956 hingga 1958. Pada pemberontakan ini sebagian perwira tentara di Sumatera dan Sulawesi membentuk dewan-dewan regolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat.  

         Dewan dewan ini adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Manado.Pemeberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan pulau Jawa dibanding pulau luar. Selain itu kebijakan pemerintah pusat dianggapnterlalu sentralistis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah.  

          Selain itu, kedekatan presiden Sukarno dengan PKI juga membuat para perwira dan poltisi di daerah tidak senang, karena mereka banyak yang sangat anti komunis dan pro barat.

Selain itu pada masa ini Indonesia sangat tidak stabil dalam sisi politis karena sisten Demokrasi Liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini kabinet dan perdana menteri berkali kali ganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen.

          Pemberontakan PRRI ini bisa dilumbuhkan setelah operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Nasution merebut kota besar basis pendukung PRRI Permesta. Sisa pemberontak menyerahkan diri setelah pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan pada bekas pemberontak.

 

8.PERMESTA

Latar Belakang Terjadinya Permesta

 

Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta (Ejaan Soewandi: Perdjuangan Rakjat Semesta) disingkat Permesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun perlahan-lahan dukungan di Sulawesi Selatan mulai hilang sehingga pada 1957 markas Permesta dipindahkan ke Manado di Sulawesi Utara. Di sini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata pada tahun 1961.

 

Pemberontakan PRRI di barat dan Permesta di timur menumbuhkan berbagai macam alasan. Utamanya bahwa kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan Sumatra Tengah waktu itu merasa bahwa kebijakan pemerintahan dari Jakarta stagnan pada pemenuhan ekonomi lokal mereka saja, di mana dalam gilirannya membatasi setiap kesempatan bagi pengembangan daerah regional lainnya.Juga ada rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh dalam negara kesatuan Indonesia yang baru saja terbentuk. Ketidakseimbangan terjadi karena ajang politik Indonesia terpusat di pulau Jawa, sedangkan sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau-pulau lain.Efeknya konflik ini sedikit menyoal pikiran tentang pemisahan diri dari negara Indonesia, tetapi lebih menitikberatkan tentang pembagian kekuatan politik dan ekonomi yang lebih adil di Indonesia.

 

Upaya sebelum proklamasi

 

Pada awal tahun 1957, pimpinan daerah di Makassar baik dari pemerintah dan dari militer mengunjungi Jakarta. Pada bulan Januari 1957, Letkol Muhammad Saleh Lahade dan Mayor Andi Muhammad Jusuf Amir (M. Jusuf) bertemu dengan KASAD Jenderal Abdul Haris Nasution.Pada waktu itu, Lahade adalah Kepala Staf Komando Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara (Ko-DPSST), sedangkan M. Jusuf adalah Komandan Resimen Infanteri Hasanuddin (RI-Hasanuddin).Kemudian pada bulan Februari, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo.Pangerang mendesak pemerintah pusat untuk mengupayakan otonomi yang lebih besar untuk daerah di Indonesia timur. Selain otonomi yang lebih besar untuk tingkat daerah, juga pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak untuk daerah guna pelaksanaan proyek-proyek pembangunan lokal.Sedangkan perwakilan militer dari Makassar berusaha mendesak pimpinan TNI Angkatan Darat (TNI-AD) untuk mendukung hal-hal yang sama yaitu otonomi daerah yang lebih besar dan pembagian pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan daerah setempat. Selain itu, mereka juga meminta agar Ko-DPSST yang berada di bawah naungan langsung dari Markas Besar TNI-AD (daripada di bawah Tentara dan Territorium VII (TT-VII) yang bermarkas di Makassar) segera digantikan dengan sebuah Komando Daerah Militer (KDM).

 

Pada akhir bulan Februari 1957, Andi Burhanuddin dan Henk Rondonuwu sebagai delegasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi berangkat ke Jakarta sebagai upaya terakhir untuk mendesak pemerintah pusat tentang hal-hal yang dibicarakan bulan sebelumnya. Selain mereka, Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual juga mengunjungi Jakarta untuk tujuan yang sama dan untuk bertemu dengan perwira-perwira yang simpatik terhadap usaha mereka.Pada tanggal 1 Maret 1957, Sumual bersama Burhanuddin dan Rondonuwu kembali ke Makassar karena upaya mereka tidak berhasil. Sebelumnya pada tanggal 25 Februari 1957, telah terjadi rapat pimpinan pemerintah dan militer di Makassar untuk merencanakan proklamasi Permesta bila tidak ada tanggapan konkrit dari pemerintah pusat.

 

Proklamasi Permesta

 

Pada tanggal 2 Maret 1957 pukul 03.00 di kediaman gubernur di Makassar dan di hadapan sekitar 50 hadirin, Sumual memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah TT-VII yaitu seluruh wilayah Indonesia timur.Selanjutnya Lahade membacakan Piagam Perjuangan Semesta atau Piagam Permesta.Pada bagian akhir piagam tersebut mengenai "TJARA-TJARA PERDJOANGAN" dituliskan bahwa "pertama-tama dengan mejakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masjarakat, bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan semata-mata diperdjoangkan untuk perbaikan nasib rakjat Indonesia dan penjelesaian bengka-lai revolusi Nasional." Piagam tersebut ditanda-tangani para hadirin. Setelah pembacaan piagam, disusul pidato dari Gubernur Andi Pangerang yang meminta agar semua tetap tenang dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

 

Hari berikutnya, susunan pemerintahan militer diumumkan di mana Sumual menjabat sebagai administrator militer dengan Lahade sebagai kepala staf. Terdapat juga Dewan Pertimbangan Pusat yang beranggotakan 101 orang dan empat gubernur militer di bawah Sumual yaitu Andi Pangerang untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara, Mayor Daniel Julius (D. J.) Somba untuk Sulawesi Utara dan Tengah, Letkol Herman Pieters untuk Maluku dan Irian Barat, dan Letkol Minggu untuk Nusa Tenggara. Pada saat itu, Somba adalah Komandan Resimen Infanteri 24 (RI-24) yang bermarkas di Manado, Pieters adalah Komandan Resimen Infanteri 25 (RI-25) yang bermarkas di Ambon, dan Minggu adalah Komandan Resimen Infanteri 26 (RI-26) yang bermarkas di Bali. Panggerang dilantik pada tanggal 8 Maret, sedangkan Somba dilantik di Manado pada tanggal 11 Maret.

 

9.BFO

Indonesia masa pemerintahan federal

 

           Latar belakang persoalan negara federal dan konferensi pembentkan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) pada 27 Mei 1948 dilatarbelakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945.

          Kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Jika awalnya Indonesia menyakan sebagai negara kesatuan, maka dengan ancaman kedatangan belanda Soekarno mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federal yang dipimpin oleh Sjahrir. Alasannya, van Mook yang merupakan pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno. Perubahan bentuk negara ini hanya bersifat politis.

 

Tokoh-Tokoh

 

Sejak awal pembentukan BFO terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat yang diadakan BFO. 

Tokoh Tersebut Adalah :

• Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur), 
• R.T Adil Puradiredja (Pasundan), 
• Sultan Hamid II (Borneo Barat), dan T. Mansoer (Sumatera Timur).

Masing-masing tokoh memanfaatkan setiap kesempatan dalam BFO untuk mempengaruhi anggota lainnya agar mendukung usaha dan pemikirannya. Anak Agung dan Adil Puradiredja berusaha agar BFO mendekati RI, sedangkan Sultan Hamid II dan T. Mansoer berusaha agar BFO tetap mengikuti rencana Belanda.

 

Pengelompokan-Pengelompokan Pemberontakan Sesuai Sistemnya

 

1.Pki Madiun : Kepentingan

2.DI/TII           : Kepentingan

3.G30S/PKI    : Sistem Pemerintahan

4.Andi Aziz    : Kepentingan

5.APRA           : Sistem Pemerintahan

6.RMS             : Kepentingan

7.PRRI             : Sistem Pemerintahan

8.PERMESTA : Sistem Pemerintahan

9.BFO              : Sistem Pemerintahan